Gaya Hidup Membungkam Daya Kritis

          Krisis popularitas dan eksistensi diri tak ketinggalan krisis moral yang telah memangsa mahasiswa dibangun melalui gaya hidup yang bermewah-mewahan agar dapat dipandang sebagai kaum elit kampus. Tanggungjawab sebagai mahasiswa menjadi nomor yang kesekian asal hasrat dan keinginan untuk memuaskan hawa nafsu diri terpenuhi dan menjadi kalangan terpandang.

          Kampus tidak lagi menjadi tempat menuai ilmu, tetapi telah berubah wajah menjadi ruang bahkan tempat bersaing para kaum elit kampus. Terpenjarakannya pola piker mahasiswa dalam sikap hedonis, menjadi pembungkaman atas daya kritis mahasiswa. Banyak mahasiswa menjadi apatis. Bahkan, tak jarang yang terjerumus dari perilaku-perilaku menyimpang seperti menjadi pengedar narkoba, merampok, memanfaatkan teman, asalkan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang tidak begitu penting.   

          Mahasiswa harus berani keluar dari lingkaran setan ini. Sikap kritis perlu dibangun agar gayah hidup mewah tidak semakin menyengsarakan dan membawa dampak buruk bagi generasi bangsa ini. (Kompaskampus@gmail.com)

*(pernah dimuat di kolom argumentasi kompaskampus pada 6 Desember 2011)


Atas Nama Hukum

          Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Maraknya kekerasan yang melibatkan sejumlah oknum aparatur negara memunculkan banyak pendapat di kalangan masyarakat tentang keberpihakan pemerintah dalam bidang penegakan hukum, ditambah lagi putusan-putusan dan sistem pemidanaan terhadap anak-anak di bawah umur yang akhir-akhir ini menjadi kontroversial di tengah masyarakat, semakin mencoreng wibawa intitusi penegakan hukum di negeri ini. Harkat dan martabat kemanusiaan semakin terinjak-injak, semuanya atas nama hukum

          Kasus yang terjadi di Mesuji dan Sape, Bima, NTB, memang tidak bisa dilepas dari kepentingan para pemodal yang menjadi dalang dari peristiwa tersebut. Pasalnya, tuntutan masyarakat adalah dikembalikannya hak-hak mereka yang telah dikuasai oleh para pemodal dan telah mendapat legitimasi dari pemerintah. Namun, terlepas kepada siapa keberpihakan pemerintah, salah satu alasan tindakan represif dilakukan oleh aparat adalah untuk menegakkan hukum dan tindakan tersebut dianggap sah, seperti halnya di Sape, Bima, NTB meskipun menimbulkan korban jiwa.

          Penyelesaian masalah dengan kekerasan dan atas nama hukum, hendaknya perlu dikaji lebih jauh, sebab hukum, tidak melegalkan setiap bentuk kekerasan. Mengutip pendapatnya Prof Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Penegakan Hukum Progresif, “hukum bukanlah suatu skema yang final, namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya dalam menggapai keadilan”. Oleh karena itu, hitam di atas putih bukanlah alasan yang tepat untuk melegalkan kekerasan terhadap masyarakat, terlebih jika masyarakat belum dapat menerima seutuhnya setiap kebijakan yang dibuat pemerintah yang mengakibatkan munculnya berbagai protes di kalangan masyarakat.

          Legal memang, tapi tidak manusiawi ketika rakyat dihadapkan dengan senjata sang aparat. Apapun alasannya, aparat hendaknya tidak boleh bertindak mengatasnamakan penegakan hukum untuk menyelesaikan masalah dengan peluru, dan alasan seperti itu menunjukkan telah terjadi disorientasi penegakan hukum di negara hukum itu sendiri.

          Apa tujuan penegakan hukum ? Untuk siapa hukum diciptakan ? Untuk rakyat, pemerintah, pengusaha, atau untuk siapa ? Pertanyaan di atas sudah sepatutnya dipertanyakan oleh rakyat ketika atas nama penegakan hukum, rakyat selalu menjadi korban dari hukum itu sendiri. Memang, tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya ketenteraman dan keseimbangan dalam masyarakat. Namun, lagi-lagi fakta menujukkan lain. Negara yang seharusnya hadir sebagai organisasi kekuasaan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi warga negaranya justru yang terjadi sebaliknya.

          Tajam ke bawah, tumpul di atas. Demikianlah halnya dengan sistem penegakan hukum kita saat ini. Rakyat kecil yang tidak mempunyai kekuasaan dijadikan obyek bahkan korban atas nama hukum, sedangkan yang mempunyai kekuasaan membuat hukum dan aparat harus tunduk di telapak kakinya, meskipun independensi hukum terus didengungkan oleh berbagai kalangan.

          Kasus di atas hanyalah salah satu cerminan dari disorientasi penegakan hukum di negeri ini. Mengedapankan sikap represif dibanding mencari akar persoalan secara musyawarah mufakat merupakan akibat pemenjaraan pola pikir dalam menyelesaikan masalah dengan masalah. Demikianlah kasus-kasus kekerasan yang terjadi selama ini. Meskipun pemerintah membentuk berbagai macam tim seperti SatGas (Satuan Tugas), namun hal itu dinilai hanya sebatas pencitraan kinerja pemerintah.

          Penerapan rule of law harus diberi perhatian yang cukup oleh pemerintah maupun masyarakat serta berbagai pihak lainnya dan tujuan dari penegakan hukum perlu digali dan dikembangkan terutama bagi generasi muda yang bercita-cita menjadi penegak hukum, dan aparat penegak hukum itu sendiri perlu memahami arti dan keberadaan hukum di negeri ini sehingga mampu mengadaptasikan hukum itu di manapun ia berada.

          Hal ini diperlukan agar kita tidak terpenjara dalam sistem berhukum yang kaku dan statis. Namun, Semuanya itu hanya bisa dicapai apabila pemerintah sebagai pengambil kebijakan, peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat dan yang lebih penting ialah implementasinya.

(telah dimuat di SwakaKR pada 17 Januari 2011)

Asas-Asas Umum dalam Ilmu Hukum


Asas Umum dalam Hukum

1. Lex specialis derogat lex generali

“Undang-Undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum”

Contoh: UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Lex superior derogat lex inferiori

“Undang-Undang yang lebih tinggi dapat mengesampingkan UU yang berada dibawahnya”

Lihat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Lex posteori derogat lex priori

“Undang-Undang yang baru dapat mengesampingkan Undang-Undang yang lama”

Contoh: Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Pokok-Pokok Kehakiman dapat dikesampingkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Ex aequo et bono

“Kelayakan dan kepatutan”

5. Unus testis nullus testis

“Kesaksian satu orang, bukanlah kesaksian”

6. Pacta sunt servanda

“Perjanjian berlaku mengikat untuk ditaati para pembuatnya”

7. Pacta tertes ned norcent ned prosunt

“Perjanjian yang dibuat para pihak, tidak berlaku mengikat bagi pihak ketiga”

8. Nebis in idem

“seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama”

9. Res judicata pro veritate hebertur

“Putusan hakim senantiasa dianggap benar untuk sementara”

10. Ex injuria non oritus ius

“Dari hal melawan hukum tidak menimbulkan hak bagi pelaku”

11. Nullum crimen sine lege

“Perjanjian internasional dapat mengikat pihak ke tiga, apabila isi perjanjian itu diturunkan/diwahyukan dari hukum kebiasaan internasional dan hukum maniter internasional”

12. In dubio proreo (Pasal  182 ayat (6) KUHAP)

“Apabila hakim mengalami keraguan dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, maka hakim menjatuhkan sanksi yang paling meringankan terdakwa”

13. Audiatur et altera pars / Audi alteram partern

“Pihak lain juga harus di dengar”

14. Asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) – nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali, mengandung 3 prinsip dasar :

a.      Nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang)

b.      Nulla Poena sine crimine (tiada pidana tanpa perbuatan pidana)

c.      Nullum crimen sine poena legali (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada).

15. Similia similibus

“Perkara yang sama diputus serupa pula”

16. Cogitationis nemo patitur

“Apa yang dipikir/dibatin tidak dapat dipidana”

17. Vox populi vox Dei

“Suara rakyat suara Tuhan”

18. Lex dura secta mente scripta

“UU itu keras, tetapi sudah ditentukan demikian”

19. Lex niminem cogit ad impossibilia

“UU itu tidak memaksakan  seorangpun untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin / tidak masuk akal untuk dilakukan”

20. Si vis pacem para bellum

“Jika kamu ingin menang bersiaplah untuk perang”

21. Lax agendi lex essendi

“Hukum berbuat adalah hukum keberadaan”

22.  ignorantia legis excusat neminem

“Tidak tahu undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf”

Hukum Acara Perdata


Asas-asas dalam Hukum Acara Perdata 

  1. Asas Kebebasan Hakim.
  2. Hakim Bersifat Menunggu.
  3. Peradilan Terbuka UntukUmum.
  4. Asas Hakim Bersikap Pasif( TutWuri ).
  5. Asas Kesamaan ( Audi et Alteram Partem ).
  6. Asas Obyektivitas.
  7. Putusan Disertai Alasan.
  8. Tidak ada keharusan untuk mewakilkan.
  9. Beracara Dikenakan Biaya.
  10. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
  11. Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Hukum Acara PTUN


Asas dalam Hukum Acara  Peradilan Tata Usaha Negara

  • “Asas praduga rechtmatig” (benar menurut hukum, presumptio ius teacausa) artinya setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum (benar) sampai ada pembatalan.

Dalam asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat (Pasal 67 ayat (1) UU No.5 tahun 1986);

  • “Asas pembuktian bebas” artinya Hakimlah yang menetapkan beban pembuktian.

Hal ini berbeda dengan ketentuan 1865 BW (lihat Pasal 101, dibatasi ketentun Pasal 100;

  • ”Asas keaktifan hakim (dominuslitis)” artinya Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak berimbang

(lihatPasal 58, 63, ayat (1) dan (2), Pasal 80 danPasal 85)

  • ”Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (ergaomnes) artinya Sengketa Tata Usaha Negara  adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja-tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa
  • Asas-asas peradilan lainnya

– asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

– asas obyektifitas.

– asas para pihak harus didengar (audi et alterampartem)” artinya para pihak mempunyai kedudukan yang sama.

– asas kesatuan beracara” (dalam perkara yang sejenis).

– asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas” (Pasal 24 UUD 1945).

– asas sidang terbuka untuk umum artinya putusan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

– asas pengadilan berjenjang” (tingkat pertama (PTUN), banding (PT TUN), dan Kasasi (MA), dimungkinkan pula PK (MA).

– asas pengadilan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium) artinya sengketa sedapat mungkin diselesaikan melalui upaya administrasi (musyawarah   mufakat), jika belum puas, maka ditempuh upaya peradilan.

RESENSI : tuhan, izinkan aku jadi pelacur!


——————————RESENSI BUKU——————————
Manusia yang Susila dan Asusila

Sampul Novel “tuhan, izinkan aku menjadi pelacur !”


Judul buku : tuhan, izinkan aku menjadi pelacur !
Penulis : Muhidin M Dahlan
Penerbit : ScriPtaManent bekerjasama dengan Melibas
Tahun : 2005
Halaman : 264 hlm. ; 12 x 19 cm

“Biarlah aku hidup dalam gelimang api-dosa… sebab terkadang melalui dosa yang dihikmati, seorang manusia bisa belajar dewasa”. Nidah Kirani atau biasa disapa Kiran adalah tokoh utama dalam novel “tuhan, izinkan aku menjadi pelacur”. Buku ini menjadi kontroversial di kalangan tertentu. Alur ceritanya mencoba membuka tirai pemikiran tentang hal yang dianggap tabu dan tidak tabu. Susila dan asusila. Hitam dan putih lembaran kehidupan serta kemunafikan yang berlindung di balik nama Tuhan, agama, dan sebagainya yang tidak dapat diganggu-gugat.
Kiran seorang perempuan yang sangat taat beragama. Melalui penyerahan diri yang total ia memuji Tuhannya, walaupun pada akhirnya, ia menilai bahwa, penyerahan diri adalah ketidakberdayaan manusia. Dogma agama tentang surga dan neraka membuatnya tak henti-henti berjalan di atas rel agama (ibadah). Ritual keagama’an dijalani dengan sangat ikhlas dan penuh hikmah. Ia percaya bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupannya. Hanya ada satu alasan yang membuat ia melakukan semua itu “percaya”.
Kepercayaan yang tak tergoyahkan, pengetahuannya tentang agama, membuat Kiran dikagumi oleh banyak teman-temannya hingga akhirnya diajak bergabung dengan salah satu organisasi berbasis agama. Ia akhirnya fanatik terhadap agama dan berjuang untuk menyebarkan ajaran bahkan bersama-sama dengan anggota organisasi mendirikan negara yang berbasiskan agama. Hal ini tentu tak bisa dibenarkan mengingat Indonesia didirikan di atas tiang keberagaman dengan berlandaskan pada pancasila dan UUD NRI 1945. Propaganda terus digencarkan tak ketinggalan kampung halamannya. Ia berhasil mendoktrinasi orang-orang yang ditemui bahkan orangtuanya, bahwa negara ini seharusnya dilandaskan pada hukum Tuhan. Tuhan yang diyakininya.
Waktu terus berjalan. Beberapa orang telah direkrutnya masuk menjadi anggota organisasi. Namun, karena misi yang dijalankan ini bertentangan dengan misi negara Indonesia, akitivitas kiran dan organisasinya telah dicium oleh pemerintah. Di kampungnya, ia dijauhi dan pergerakannya diantisipasi oleh masyarakat sekitar. Beberapa tahun bergabung dalam organisasi tersebut, kiran merasa ada yang aneh. Garis perjuangan tidak jelas. Ritual peribadatanpun dinilai tak beda dengan yang pernah dijalani sebelumnya. Ia-pun mulai dihinggapi rasa malas bersekutu dengan Tuhannya.
Keterasingan, ketertutupan organisasi, menumbuhkan benih-benih kecurigaan kiran. Namun, ia merasa bahwa semuanya itu demi kebaikan organisasi. Ia rela membohongi orangtuanya untuk mendapatkan uang demi pembiayaan organisasi. Semangat perjuangan Kiran perlahan mulai redup, ketika melihat aktivitas organisasinya yang mandeg dan tak jelas. Ia memilih kabur bersama tiga orang temannya.
Setelah melarikan diri, rasa takut dan frustasi membayang-bayangi kiran. Ia semakin jauh dengan Tuhan, apalagi setelah memahami ritual peribadatan manusia yang dipenuhi dengan kemunafikan. Ia takut dan merasa terancam. Beberapa bulan mengunci diri dalam kamar yang penuh sesak. Ia menyesali Tuhan dan menuduhnya sebagai penyebab dari kehancuran hidupnya. Dalam ketidakberdayaan ia menuntut pertanggungjawaban Tuhan atas dirinya. Pribadi yang telah hancur akibat memuji dan membela Tuhan. Merasa disia-siakan, Kiran tak mau hidup dalam kesia-sian itu, ia bangkit dengan dendam kepada Tuhan.

Pemberontakan terhadap Tuhan
“Aku mengimani iblis. Lantaran sekian lama ia dicaci, dimaki, dimarginalkan tanpa ada satupun yang mau mendengarnya. Sekali-kali bolehlah aku mendengar suara dari kelompok yang disingkirkan, kelompok yang dimarjinalkan itu. Supaya ada keseimbangan informasi”. Kini kebencian itu bagaikan bara di hati Kiran. Kiran membuat jarak dan menantang Tuhan. Ia memberontak. Pemberontakannya kepada Tuhan tak tanggung-tanggung, bunuh diri. Bagi Kiran, bunuh diri adalah klimaks pemberontakan manusia atas ciptaan-Nya. Manusia tidak menghargai ciptaan tangan Tuhan.
Bunuh diri itupun gagal. Ia merasa dipermainkan oleh Tuhan. Dalam ketidakberdayaanya, ia menghujat Tuhan yang dinilainya sedang tersenyum melihat Kiran terlunta-lunta bagai cacing kepanasan. Ia telah tidur dengan beberapa laki-laki, yang mengaku dirinya susila dan merangkak di depannya untuk mencurahkan berahi. Laki-laki yang ingin bercumbu dengannya dari kalangan akitivis, dosen, bahkan agamawis. Ia tundukkan dan lelahkan di atas tubuhnya. Baginya, ini adalah sebuah keberhasilan menyingkap kemunafikan manusia terutama kaum adam..
Tahun demi tahun terus dilalui. Sampai akhirnya ia mendengar kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Ia berencana menyelesaikan skripsi. Ternyata, ia semakin ditantang oleh realita hidup. Dosen pembimbing skripsi kiran sekaligus pejabat publik (DPRD) ini, kini menjadi germonya. Kiran memilih hidup menjadi pelacur. Lain dulu, lain sekarang. Apabila ada yang membutuhkannya, tak ada yang gratis.
Ia menjadi tak menyukai beberapa hal, tentu dengan argumentasi yang dikemukakakan. Omongkosong dengan nikah. Pernikahan hanyalah sex yang dilembagakan. Sebuah ego mati yang dilembagakan. Omongkosong dengan cinta. Cinta itu hanya mitos dan abtrak sifatnya. Cinta telah kehilangan esensinya, ia hanya dimaknai sebatas selangkangan. Buktinya, lelaki yang telah menikah sekalipun dan mengikrarkan kesetiannya tunduk pada selangkangan perempuan lain. Omongkosong dengan laki-laki. Laki-laki hanyalah penindas bagi kaum hawa. Atas nama agama dan budaya, mereka menjadi raja bagi hawanya. Omongkosong dengan ibadah. Ibadah bukanlah jawaban untuk mengahadapi hidup. Manusia yang bego semakin bego dibuatnya, sebab mereka tidak mengerti esensi dari ibadah itu sendiri.
Kini hitam-putihnya dunia dibuat oleh manusia bukan Tuhan. Manusia itu munafik!. Kebanyakan menganggap dirinya suci atau susila, berTuhan, sehingga tidak mau terkontaminasi dengan manusia jalang seperti kiran yang memilih hidup menjadi pelacur. Apa bedanya pelacur dengan mereka yang menganggap dirinya susila ? Dari petualangan seksnya, ia menyingkap topeng-topeng kemunafikan. Ia mengerti untuk apa dia hidup. Hidup dalam realita, tidak menjadi manusia yang seolah-olah. Seolah-seolah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ternyata munafik. Bahkan tak jarang kebenaran atas nama Tuhan dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu. Tuhan dikomersilkan oleh orang-orang munafik.
Oleh : Fatiatulo Lazira